KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
A. Kebijaksanaan selama periode 1966-1969
Kebijakan
pemerintah pada periode ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan
pembersihan pada semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde
Lama, terutama dari paham komunis. Pada
masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan
penurunan tingkat inflasi dari +/- 650% menjadi
+/- 10%.
B. Periode Pelita I
Kebijaksanaan
paa periode ini dimulaidengan:
1. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun1970,
mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.
2. Peraturan
Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar, dengan
sasaran pokoknya yaitu;
· Kestabilan haga bahan pokok
· Peningkatan nilai ekspor
· Kelancaran impor
· Penyebaran barang di dalam negeri
C.Periode Pelita II
Pada periode
ini diisi denga kebijaksanaan mengenai perkreditan untuk mendorong para
eksportir kecil dan menengah disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha
kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK)
D.Periode Pelita III
Periode ini
diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena
diterapkannya tindakan proteksi dua kuota oleh negara-negara pasaran komoditi
ekspor Indonesia.adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat
dikeluarkan dalam periode ini adalah:
1.Paket Januari 1982
2.Paket kebijaksanaan imbal beli
3.Kebijaksanaan Devaluasi 1983
E. Periode Pelita IV
Beberapa
kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah:
1.
Kebijaksanaan INPRES No.4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh
keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
2. Paket
kebijaksanaan 6 Mei 1968 (PAKEM), bertujuan untuk mendorong sektor swasta di
bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.
3. Pket
devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karna jatuhnya harga minyak di pasaran
dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun.
4. Paket
kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan,
moneter, dan penanaman modal.
5. Paket
kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi,
dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka
meningkatkan ekspor migas.
6. Paket
kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES),
dengan melakukan restrukturisasi bidng ekonomi , terutama dalam usaha
memperancar perijinan (deregulasi).
7. Paket 27 Oktober 1988, kebijaksanaan
deregulasi untuk menggairahkan pasar odal dan untuk menghimpun dana masyarakat
guna biaya pembangunan.
8. Paket kebijaksanaan 21 November 1988
(PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan
dan hubungan laut.
9. Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES)
kebijaksanaan di bidang keuangan dengan memberikan keluasan bagi pasar modal
dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.
F.Pelita V
Paad periode
ini, lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna
mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang
Tahap kedua.
II. Kebijaksanaan moneter
1. Kebijaksanaan Perekonomian Indonesia
selama :
1. a. Periode 1966 – 1969
Kebijaksanaan
perekonomian Indonesia selama periode 1966 – 1969 ini adalah pembersihan
proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari
faham-faham komunisme.
· Titik berat pada periode 1966-1969:
1.Penurunan tingkat inflasi
2.Proses produksi yang tidak efektif dan
efisien
3.Penggunaan pendapatan yang lebih efektif
dan efisien untuk menunjang proses pembangunan
· Kebijakan perekonomian Indonesia
selama periode 1966 – 1969
Rencana
pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969 ini disusun
berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
dengan azas ekonomi terpimpin.
Faktor yang
menghambat atau kelemahannya antara lain:
1) Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah
ekonomi yang lazim. Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan
hyper inflasi.
2) Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari
dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang
konfrontatif.
3) Sementara di dalam negeri pemerintah selalu
mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad
Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
·Beberapa kebijaksanaan ekonomi –
keuangan:
1) Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61
tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/
statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.
2) Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno
memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963
pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan
kepegawaian.
3) Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan,
namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang
mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme
dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).
1 b. Periode Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Dilaksanakan
pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan
Orde Baru.
· Tujuan Pelita I
Untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi
pembangunan dalam tahap berikutnya.
· Sasaran Pelita I
Pangan,
sandang, perbaikan prasarana, perumahan
rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
· Titik Berat Pelita I
Pembangunan
bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi
melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Menurut
peraturan pemerintah no.16 tahun 1970 kebijakan pemerintah tentang perekonomian
membicarakan tentang penyempurnaan tata niaga ekspor dan impor. Peraturan
pemerintah pada bulan agustus 1971 membahas tentang devaluasi rupiah terhadap
dollar amerika dengan memfokuskan pada beberapa sasaran, yakni kestabilan harga
pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam
negeri.
Rencana
pembangunan lima tahun yang pertama ini menitikberatkan pada sektor pertanian
serta industri yang (langsung) mendukung
sektor pertanian (misalnya pabrik pupuk dan alat alat pertanian).
1.c. Periode Pelita II (1 April 1974 – 31
Maret 1979)
Menitikberatkan
pada sektor pertanian, dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah
menjadi bahan baku (misal: karet, minyak, kayu, timah). Sasaran yang hendak di
capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana,
mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di
fokuskan pada pengkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta
mendorong pengusaha kecil atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil
(KIK).
Adapun
kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan
melakukan penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar
dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang
menghasilakn cadangan devisa naik dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan
naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada
periode pelita II tersebut. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan
pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi
ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%, resesi dan krisis dunia tahun 1979,
serta penurunan bea masuk impor komoditi bahan dan peningkatan bea masuk
komoditi impor lainnya.
Namun dengan
adanya pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk
7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi
kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di
bangun.
1.d. Periode Pelita III (1 April 1979 – 31
Maret 1984)
Pelita III
lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan
ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pelita III ini
menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta
menignkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pedoman
pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur
Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan
masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi
Pembagunan adalah sebagai berikut:
1.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
1.e. Periode Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Menitikberatkan
pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri,
baik industri berat maupun industri
ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada
tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya
Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan
dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini
merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita
IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.
Adapun
contoh dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pelita IV ini adalah
sebagai berikut:
Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985, yakni
meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan :
a) Pemberantasan pungli
b) Mempermudah prosedur kepabeanan
c) Menghapus dan memberantas biaya siluman
1.Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM): mendorong
sektor swasta dibidang ekspor dan penanaman modal.
2.Paket Devaluasi 1986 : karena jatuhnya
harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negeri.
3. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 :
deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan cara :
a) Penurunan bea masuk impor untuk komoditi
bahan penolong dan bahan baku
b) Proteksi produksi yang lebih efisien
c) Kebijakan penanaman modal
Paket Kebijakan 15 Januari 1987, yakni
peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri
(menengah ke atas) guna meningkatkan ekspor non migas, adapun
langkah-langkahnya:
1. Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan
impor
2. Pembebasan dan keringanan bea masuk
3. Penyempurnaan klasifikasi barang
4. Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES)
adalah restrukturisasi bidang ekonomi dalam rangka memperlancar perijinan
(deregulasi).
5. Paket 27 Oktober 1988 : kebijakan
deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat untuk
biaya pembangunan.
6. Paket Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV)
yakni deregulasi dan debirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.
7. Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES),
yakni kebijakan dibidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar
modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif, juga
berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi
1.f. Periode Pelita V
Menitikberatkan
sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan
meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya
industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga
kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat
mengahsilkan mesin mesin industri.
Pelita V
adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu
dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita
VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk
memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Pengarahan
pada pengawasan, pengendalian dan upaya produktif untuk mempersiapkan proses
tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, yakni
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Sumber :
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf
http://tantitrisetianingsih.blogspot.com/2012/04/kebijaksanaan-pemerintah.html
http://putrijulaiha.wordpress.com/2011/05/07/kebijakan-pemerintah-selama-periode-1959-1966/
http://putriayum90.blogspot.com/2012/05/bab-11-kebijaksanaan-pemerintah.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar